admin

Mengenal Instrumen DPA dalam KUHAP Baru

Mengenal Instrumen DPA dalam KUHAP Baru

Mengenal Instrumen DPA dalam KUHAP Baru KUHAP Baru yang disahkan oleh Komisi III DPR RI pada Selasa, 18 November 2025 lalu,  membawa beberapa instrumen baru dalam penyelesaian pidana korporasi. Salah satunya adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA). Artikel ini membahas DPA secara komprehensif, sebagai instrumen yang menawarkan pendekatan alternatif untuk perkara pidana korporasi, yang sering kali […]

Mengenal Instrumen DPA dalam KUHAP Baru Read More »

Uncategorized
KUHAP Baru: Dampaknya Bagi Peradilan Pidana Korporasi

KUHAP Baru: Dampaknya Bagi Peradilan Pidana Korporasi

KUHAP Baru: Dampaknya Bagi Peradilan Pidana Korporasi Pada Selasa, 18 November 2025, Komisi III DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP baru yang akan berlaku pada pada 2 Januari 2026 ini, membawa pengaruh siginikan dalam proses peradilan pidana, termasuk pidana

KUHAP Baru: Dampaknya Bagi Peradilan Pidana Korporasi Read More »

Uncategorized
Awas Pailit! Lakukan Ini untuk Selamatkan Perusahaan Anda

Awas Pailit! Lakukan Ini untuk Selamatkan Perusahaan Anda

Awas Pailit! Lakukan Ini untuk Selamatkan Perusahaan Anda Bayangkan suatu hari di kantor yang sibuk, Anda menerima surat panggilan dari Pengadilan Niaga. Anda berpikir, “Bagaimana bisa? Perusahaan masih bergerak dan penjualan masih berjalan.” Tanda-tanda krisis terabaikan. Satu utang jatuh tempo tidak dibayar, perusahaan Anda di ambang pailit – Anda harus bertindak secermat mungkin.   Alur kas

Awas Pailit! Lakukan Ini untuk Selamatkan Perusahaan Anda Read More »

Legal Insight Uncategorized
Abolisi untuk Tom Lembong di Antara Asas Res Judicata dan Kewenangan Presiden

Abolisi Tom Lembong: Res Judicata dan Kewenangan Presiden

Abolisi Tom Lembong: Di Antara Res Judicata dan Kewenangan Presiden Oleh: Dr. (c) Agus A. Aziz, S.H., M.H. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan keputusan abolisi terhadap Tom Lembong, mantan pejabat tinggi negara yang sebelumnya dijatuhi hukuman pidana dan perkaranya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Langkah ini menimbulkan perdebatan hangat: bagaimana mungkin seseorang yang belum

Abolisi Tom Lembong: Res Judicata dan Kewenangan Presiden Read More »

Legal Insight
Sengketa Tanah: Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia

Sengketa Tanah: Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia

Sengketa Tanah: Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia Tanah merupakan aset jangka panjang yang nilainya dapat terus naik. Tak ayal, Aset ini menjadi ladang basah bagi para mafia tanah. Oknum-oknum nakal ini mengakibatkan polemik sengketa tanah semakin sulit dihindari. Keadaan ini menuntut adanya evaluasi proteksi kepemilikan hak atas tanah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai

Sengketa Tanah: Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia Read More »

Legal Insight
Bolehkan-Kantor-Hukum-Berbentuk-Persekutuan-Perdata

Bolehkah Kantor Hukum Berbentuk Persekutuan Perdata?

Bolehkah Kantor Hukum Berbentuk Persekutuan Perdata? Hingga kini belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur bentuk badan hukum kantor advokat. Undang-Undang Advokat hanya menekankan bahwa advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri. Salah satu bentuk kerja sama yang kerap digunakan oleh kantor hukum adalah persekutuan perdata atau maatschap, yang secara yuridis diatur dalam KUH Perdata.

Bolehkah Kantor Hukum Berbentuk Persekutuan Perdata? Read More »

Legal Insight