Uncategorized

Mengenal Instrumen DPA dalam KUHAP Baru KUHAP Baru yang disahkan oleh Komisi III DPR RI pada Selasa, 18 November 2025 lalu,  membawa beberapa instrumen baru dalam penyelesaian pidana korporasi. Salah satunya adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA). Artikel ini membahas DPA secara komprehensif, sebagai instrumen yang menawarkan pendekatan alternatif untuk perkara pidana korporasi, yang sering kali […]

KUHAP Baru: Dampaknya Bagi Peradilan Pidana Korporasi Pada Selasa, 18 November 2025, Komisi III DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP baru yang akan berlaku pada pada 2 Januari 2026 ini, membawa pengaruh siginikan dalam proses peradilan pidana, termasuk pidana